Seo Services

Featured Posts

[Travel][feat1]
Seo Services

Belajar Dasar Hukum Bisnis

21.38
Hukum Bisnis

 Hukum bisnis atau bussines law adalah suatu perangkat hukum yang mengatur tata cara an pelakasanaan urusan atau kegiatan pergadangan, industri maupun keuangan yang berhubungan dengan pertukaran barang dan jasa, kegiatan produksi ataupun kegiatan menempatkan uang yang dilakukan oleh para entrepeneur dengan usaha dan motif tertentu dengan terlebih dahulu mempertimbangkan segala risiko yang mungkin terjadi.

Pengertian Hukum Bisnis Menurut Para Ahli

Munir Fuady

Menurut Munir Fuady, Hukum Bisnis adalah suatu perangkat atau kaidah hukum termasuk upaya penegakannya yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang , industri atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dari para enterpeneur dalam risiko tertentu dengan usaha tertentu dengan motif untuk mendapatkan keuntungan.

Abdul R.Saliman dkk

Menurut Abdul R.Saliman dkk, Hukum Bisnis atau Business Law/Bestuur Rechts adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang mengatur hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian-perjanjian maupun perikatan-perikatan yang terjadi dalam praktek bisnis.

Dr. Johannes Ibrahim, SH, M.Hum

Menurut Dr. Johannes Ibrahim, SH, M.Hum, Hukum Bisnis adalah seperangkat kaidah hukum yang diadakan untuk mengatur serta menyelesaikan berbagai persoalan yang timbul dalam aktivitas antar manusia, khususnya dalam bidang perdagangan.

Latar Belakang Hukum Bisnis

Perekonomian yang sehat lahir melalui kegiatan bisnis, perdagangan ataupun usaha yang sehat. Kegiatan ekonomi yang sehat memiliki aturan yang menjamin terjadinya bisnis, perdagangan ataupun usaha yang sehat.
Aturan atau hukum bisnis ini diperlukan karena pihak yang terlibat dalam bisnis memerlukan sesuatu yang lebih resmi bukan hanya janji atau iktikad baik saja. Selain itu hukum bisnis diperlukan karena kebutuhan untuk menciptakan upaya hukum yang bisa digunakan sebagaimana mestinya jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban atau melanggar perjanjian yang sudah disepakati maka hukum bisnis dapat diperankan sebagaimana mestinya.

Tujuan Hukum Bisnis

Adapun tujuan hukum bisnis diantaranya:
  • Untuk menjamin berfungsinya keamanan mekanisme pasar secara efisien dan lancar
  • Untuk melindungi berbagai jenis usaha, khususnya untuk jenis Usaha Kecil Menengah (UKM)
  • Untuk membantu memperbaiki sistem keuangan dan sistem perbankan
    Memberikan perlindungan terhadap pelaku ekonomi atau pelaku bisnis
  • Untuk mewujudkan sebuah bisnis yang aman dan adil untuk semua pelaku bisnis.

Fungsi Hukum Bisnis

Adapun Fungsi/Manfaat Hukum Bisnis, diantaranya:
  • Dapat dijadikan sumber informasi yang bermanfaat bagi semua pelaku bisnis.
  • Dapat memberikan penjelasan tentang hak dan kewajiban dalam praktik bisnis. Pelaku bisnis dapat lebih mengetahui hak dan kewajibannya saat mambangun sebuah usaha agar usaha atau bisnis mereka tidak menyimpang dari aturan yang ada didunia perbisnisan yang telah tertulis di perundang-undangan dan tidak ada yang dirugikan.
  • Mewujudkan suatu watak dan perilaku pelaku bisnis sehingga terwujud kegiatan di bidang bisnis atau kegiatan usaha yang adil, jujur, wajar, sehat dan dinamis kerena di jamin oleh kepastian hukum.

Ruang Lingkup Hukum Bisnis

Ruang lingkup hukum bisnis sendiri, mencakup beberapa hal berikut ini diantaranya:
  • Kontrak bisnis
  • Bentuk badan usaha (PT, Firma, CV)
  • Pasar modal dan perusahaan go publik
  • Kegiatan jual beli oleh perusahaan
  • Investasi atau penanaman modal
  • Likuidasi dan pailit
  • Merger, akuisisi dan konsolidasi
  • Pembiayaan dan perkreditan
  • Jaminan hutang
  • Surat-surat berharga
  • Ketenagakerjaan
  • Hak Kekayaan Intelektual Industri
  • Persaingan usaha tidak sehat dan larangan monopoli
  • Perlindungan terhadap konsumen
  • Distribusi dan agen
  • Perpajakan
  • Asuransi
  • Menyelesaikan sengketa bisnis
  • Bisnis Internasional
  • Hukum pengangkutan baik melalui darat, laut, maupun udara
  • Perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pengguna teknologi dan pemilik teknologi
  • Hukum perindustrian atau industri pengolahan.
  • Hukum Kegiatan perusahan multinasional yang meliputi kegiatan ekspor dan import
  • Hukum Kegiatan Pertambangan
  • Hukum Perbankan dan surat-surat berharga
  • Hukum Real estate, bangunan dan perumahan
  • Hukum perdagangan internasional atau perjanjian internasional
  • Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang

Sumber Hukum Bisnis

Sumber hukum bisnis merupakan dasar terbentuknya hukum bisnis. Sumber hukum bisnis meliputi:
  • Asas kotrak perjanjian antara pihak-pihak yang terlibat dimana masing-masing pihak patuh pada aturan yang telah disepakati.
  • Asas kebebasan kontrak dimana pelaku bisnis dapat membuat dan menentukan isi perjanjian yang mereka sepakati.
Secara umum sumber hukum bisnis menurut perundangan-undangan, meliputi:
  • Hukum Perdata (KUH Perdata)
  • Hukum Publik (pidana Ekonomi/KUH Pidana)
  • Hukum Dagang (KUH Dagang)
  • Peraturan Perundang-undangan di luar KUH Perdata, KUH Pidana, ataupun KUH Dagang
Sedangkan menurut Munir Fuady, sumber hukum bisnis, meliputi: Perundang-undangan, perjanjian, traktat, yurisprudensi, kebiasaan dan doktrin ahli hukum.
Sumber: http://www.pelajaran.co.id/2017/11/pengertian-hukum-bisnis-tujuan-fungsi-ruang-lingkup-dan-sumber-hukum-bisnis.html

Belajar Dasar Hukum Bisnis Belajar Dasar Hukum Bisnis Reviewed by Berkahjasa on 21.38 Rating: 5

Apa Saja Syarat Pembuatan PT?

21.31
bagaimana cara mendirikan pt
Mau membuat PT? Inilah dia cara & syarat pendirian PT.
7 cara ini biasa digunakan oleh pendiri pembuatan PT. Panduan lengkap ini akan membantu kamu dalam proses pembuatan PT berikut checklist syarat di tahun 2018.
Artikel ini kami akan sering update. Proses pembuatan dan pendirian PT akan memerlukan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi yang akan dijelaskan secara detail di dalam panduan ini.
Cekidot...

  •  Ditulis oleh Admin
  •  Waktu baca 10 menit

7 Panduan Lengkap Mendirikan PT (Checklist & Step-By-Step)

1. Mempersiapkan Data Pendirian PT

a. Nama PT

Nama PT minimal dari 3 suku kata, tidak boleh menggunakan serapan asing dan tidak boleh menggunakan nama PT yang sudah digunakan oleh yang lain.
Pengaturan lengkap tentang pemakaian nama PT diatur dalam PP 43/2011 tentang Tata Cara Pengajuan Dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas.

b. Tempat dan Kedudukan PT

Adalah dimana PT beralamat dan berkedudukan hukum. Berada di dalam wilayah Kotamadya/Kabupaten.
Apabila memilih Jakarta Selatan sebagai tempat kedudukan PT dalam pendirian PT, maka alamat PT harus ada di wilayah Jakarta Selatan.
Apabila alamat PT tersebut diatas bukan berada di Jakarta Selatan, maka berdasarkan praktek dianggap sebagai cabang dan selanjutnya harus dibuat Akta Cabang dan diurus perizinannya.

c. Maksud dan Tujuan PT

Maksud dan tujuan PT akan diatur dalam Pasal 3 Akta Pendirian PT. Menjelaskan bahwa PT tersebut didirikan untuk melakukan kegiatan apa saja.
Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam maksud dan tujuan PT, yaitu:
  1. Anda bisa memilih bidang usaha apapun, kecuali yang yang dilarang oleh peraturan
  2. Bidang usaha yang akan dijalankan, harus tertulis dalam akta pendirian PT
  3. Bidang usaha yang akan dijalankan, harus memiliki izin usaha. Contoh apabila kegiatan usaha anda adalah restoran, maka anda wajib memiliki Izin Restoran
  • CONTOH MAKSUD DAN TUJUAN DALAM AKTA PENDIRIAN
    Contoh maksud dan tujuan perusahaan perawatan industri & perbengkelan dikutip dari sini.
    1. Menjalankan usaha dibidang perawatan, pemeliharaan dan perbaikan mesin-mesin
    2. Menjalankan usaha pemeliharaan dan perbaikan peralatan industri & alat-alat berat.
    3. Menjalankan usaha dibidang industri Rekayasa Teknik, Manufacturing & Fabrikasi
    4. Menjalankan usaha dibidang industri perakitan komponen jadi alat-alat mekanik
    5. Menjalankan usaha dibidang industri pelapisan (coating)
    6. Menjalankan usaha dibidang sarana penunjang perusahaan konstruksi
    7. Menjalankan usaha jasa pemeliharaan saluran air/pipa
    8. Menjalankan usaha jasa perawatan dan perbaikan hydrolik
    9. Menjalankan usaha jasa pemasangan dan perbaikan Turbin dan Pompa
    10. Menjalankan usaha jasa pemeliharaan, perawatan dan perbaikan peralatan filter
    11. Menjalankan usaha jasa yang berhubungan dengan mesin-mesin diesel
    12. Menjalankan usaha jasa bengkel dan karoseri
    13. Menjalankan usaha jasa Regrinding dan Coating
    14. Menjalankan usaha jasa penunjang kegiatan dalam bidang industri minyak dan gas bumi
    15. Menjalankan jasa engineering, pelaksanaan dan pengawasan di bidang industri
    16. Menjalankan jasa tenaga ahli untuk pekerjaan pekerjaan di bidang Industri
    17. Menjalankan usaha dalam bidang rancang bangun dan pemborongan/kontraktor segala jenis bangunan
    18. Menyediakan, mengoperasikan, dan memelihara sarana & prasarana (Pembangunan Kawasan terpadu)
    19. Menjalankan jasa pekerjaan refractory, insulation peralatan pabrik
MAU SEWA VIRTUAL OFFICE CUMA 7.700 / HARI?
BONUS 60 JAM MEETING ROOM - BISA PKP

d. Struktur Permodalan PT

UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mensyaratkan untuk membuat PT, minimal Modal Dasar adalah Rp 50juta, dan minimal 25% dari Modal Dasar harus ditempatkan dan disetor.
Dengan demikian seminim-minimnya syarat pendirian PT adalah Modal Dasar Rp 50juta, Modal Disetor/Ditempatkan Rp12.5 juta.
Sesuai dengan Paket Kebijakan XII yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi berdasarkan PP No. 29 tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas, maka ada ketentuan modal dasar tidak lagi minimum Rp 50juta, tetapi tergantung kesepakatan para pendiri PT.
FAQ MODAL DISETOR
Apakah modal yang disetor akan mengendap di dalam rekening atas nama PT?
Modal yang disetor tidak mengendap dalam rekening atas nama PT dan dapat digunakan sewaktu-waktu untuk kegiatan usaha.
Modal disetor secara konsep adalah setoran modal dari para pemegang saham, modal tersebut selanjutnya digunakan untuk menjalankan perusahaan.
FAQ MODAL DISETOR
Apakah modal disetor bisa dilakukan dengan setoran aset - bukan uang?
Bisa.
Dan menurut UUPT, setoran aset tersebut harus dinilai oleh appraisal atau penilai independen atas nilai wajar aset dan apabila setoran atas benda bergerak diumumkan dalam surat kabar.
Contoh, misal salah satu pemegang saham memiliki aset pribadi Macbook Air 2015. Macbook tersebut ingin dijadikan setoran modal sebagai aset PT dengan kompensasi saham.
Selanjutnya Macbook Air 2015 tersebut harus dinilai oleh appraisal untuk menentukan berapakah nilai wajarnya untuk dijadikan sebagai setoran modal.

e. Pengurus PT

Pengurus PT terdiri dari unsur Direktur dan Komisaris. Apabila terdapat lebih dari 1 orang Direktur, maka salah satu diangkat sebagai Direktur Utama. Terhadap Komisaris, juga berlaku hal yang sama.
Direktur bertugas menjalankan perusahaan sehari hari, termasuk tanda tangan kontrak, tanda tangan giro dan cek atas nama perusahaan, dan kegiatan lainnya.
Komirasi bertugas memberikan nasihat kepada Direktur. Dan Komisaris tidak berhak bertindak atas nama perusahaan, akibatnya tidak berhak tanda tangan kontrak dan lainnya.
FAQ PENGURUS PT
Apakah pemegang saham harus menjadi pengurus PT?
Tidak harus. Ini secara prinsip harus dipahami antara perbedaan pemegang saham dan pengurus itu adalah hal yang berbeda. Pemegang saham adalah pemilik PT, pengurus adalah yang menjalankan PT. Contoh: PT Djarum, pemiliknya adalah keluarga Hartono, pengurusnya (Direktur dan Komisaris PT Djarum) bisa saja dari profesional diluar keluarga Hartono. Seluruh keuntungan PT Djarum adalah milik keluarga Hartono, bukan milik pengurus.
FAQ PENGURUS PT
Bolehkan pengurus PT lokal / PMDN diisi oleh orang asing?
Boleh, tetapi hanya bisa diisi untuk jabatan Direktur saja sedangkan Komisaris tidak boleh dijabat oleh orang asing.
Ini sesuai dengan ketentuan Permenaker No. 35 tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia

2. Membuat Akta Pendirian di Notaris

Akta Pendirian PT tidak harus dibuat oleh Notaris yang bertempat kedudukan sama dengan tempat kedudukan PT. Bisa menggunakan Notaris mana saja asalkan telah memperoleh SK pengangkatan, disumpah dan terdaftar di Kemenkumham.
Semua Pendiri PT akan tanda tangan Akta Pendirian PT dihadapan Notaris. Apabila ada salah satu dan/atau semua pendiri PT ada yang berhalangan untuk menghadap Notaris, maka dapat dikuasakan.
Notaris juga akan membacakan isi dari Akta Pendirian PT, juga akan menjelaskan apa saja maksud pasal-pasal dalam Akta Pendirian PT.
Pada saat penandatangan Akta Pendirian PT, Notaris juga akan meminta beberapa dokumen-dokumen pernyataan diantaranya penggunaan nama PT, alamat lengkap PT, penyetoran modal dan dokumen-dokumen lainnya.
PAKET PENDIRIAN PT + VIRTUAL OFFICE MULAI DARI 11 JT
SELESAI 25 HARI KERJA - PROSES GAK RIBET

3. Pengesahan SK Menteri Pendirian PT

Setelah dibuat Akta Pendirian PT, Notaris akan mengajukan pengesahan badan hukum atas PT kepada Menteri Hukum dan HAM.
Lalu Menteri akan mengeluarkan Surat Keputusan pengesahan badan hukum PT, sehingga PT tersebut telah lahir sebagai badan hukum yang diakui oleh Negara.
Akibat PT telah menjadi badan hukum, maka PT dianggap sebagai suatu subjek hukum baru, yang memiliki hak dan kewajiban yang melekat selamanya.
Salah satu kewajiban tersebut diantaranya adalah harus memiliki nomor pajak dan kewajiban untuk lapor pajak.
Dan karena telah menjadi badan hukum, PT telah bisa melakukan kontrak dengan pihak ketiga serta melakukan perbuatan hukum lain atas nama dirinya sendiri (atas nama PT).

4. Mengurus Domisili Kelurahan

Domisili Kelurahan menerangkan tentang dimana alamat PT berada.
Dan karena izin domisili dikeluarkan oleh Kelurahan. Dengan demikian, pengaturan izin domisili diatur oleh masing-masing pemerintah daerah.
Contoh untuk DKI Jakarta, berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta 506/1989 tentang Pedoman Penyelengaraan Pelayanan Masyarakat Dikantor Lurah DKI Jakarta, disebutkan tentang istilah Surat Keterangan Domisili Perusahaan. Bahwa untuk mengurusnya dibutuhkan persyaratan (1) surat pengantar RT dan RW; (2) KTP pemilik; dan (3) Akta Notaris pendirian PT.
Izin domisili adalah menerangkan tentang dimana perusahaan beralamat, serta dicantumkan juga jenis usaha dan jumlah tenaga kerja.
Izin domisili berlaku maksimal 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang. Dalam proses pembuatan PT, kelengkapan domisili kelurahan adalah sangat penting.
cek zonasi jakarta
Khusus di DKI Jakarta, dengan berlakunya Perda 1/2014 (Perda Zonasi Jakarta), maka domisili PT sudah tidak boleh di rumah. Dan selanjutnya mengikuti daerah-daerah yang sudah di tetapkan. Cek zonasi bisa disini.
VIRTUAL OFFICE SUDAH DIPERBOLEHKAN
Sesuai dengan Surat Edaran Kepala BPTSP DKI Jakarta No. 6/2016 bahwa virtual office sudah diperbolehkan. Ini tentu saja memberikan dorongan untuk pengusaha pemula yang ingin mendirikan PT tetapi belum bisa menyewa / memiliki lokasi usaha yang sesuai dengan zonasi.

5. Mengurus NPWP di Kantor Pajak

Menurut Wikipedia, Nomor Pokok Wajib Pajak biasa disingkat dengan NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak (WP) sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) terdiri atas 15 digit, 9 digit pertama merupakan kode wajib pajak dan 6 digit berikutnya merupakan kode administrasi.
Contoh Format NPWP :
|0|7| . |4|5|5| . |1|2|3| . |3| . |3|3|5| . |0|0|0|
07 = kode jenis wajib pajak yang mengindikasikan apakah wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan atau bendaharawan (pemungut).
455.123 = nomor urut wajib pajak
3 = cek digit
335 = kode pemungut pajak
000 = Kode cabang 000 berarti kantor pusat, sedangkan kode cabang 001 berarti cabang kesatu.
Dalam pembuatan PT, akan memperoleh 2 (dua) dokumen terkait dengan kewajiban perpajakan, yaitu NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar Pajak (SKT Pajak).
Sedangkan dokumen Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah optional, karena tidak semua pembuatan PT itu wajib menjadi perusahaan PKP.
VIRTUAL OFFICE KAMI BISA PKP
PROSES PKP 2 HARI - TANPA SURVEY

6. Mengurus Izin Usaha

Tujuan dari mendirikan perusahaan adalah melakukan kegiatan komersil atau dengan kata lain melakukan kegiatan usaha untuk mencari keuntungan.
Dalam menjalankan kegiatan usaha tersebut, setiap perusahaan harus memiliki izin usaha
SIUP adalah surat izin untuk bisa melaksanakan usaha perdagangan dan jasa, dimana bidang-bidang usaha perdagangan dan jasa yang bisa dipilih ditentukan oleh masing-masing pemerintah daerah.
Sesuai dengan Permendag No. 46 tahun 2009, ada 4 (empat) kategori SIUP yang dapat dipilih dalam prosedur pembuatan PT dengan SIUP, yaitu SIUP Mikro, SIUP Kecil, SIUP Menengah dan SIUP Besar.
LIHAT PANDUAN KLBI 2017 - KBLI PALING UPDATE DI 2018 DISINI
Dalam SIUP akan diberikan izin usaha atas bidang usaha berupa 4 (empat) digit KBLI.
KBLI adalah klasifikasi bidang usaha yang disusun oleh pemerintah yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statitisk sesuai dengan Perka BPS 19 tahun 2017 tentang Perubahan KBLI 2015.
FAQ IZIN USAHA
Bolehkan punya izin lebih dari 1?
Boleh.
Setiap perusahaan boleh memiliki banyak izin. Karena perusahaan bisa memiliki bermacam bidang usaha.
Yang penting adalah masing-masing usaha yang dijalankan tersebut tersebut memiliki izin.
FAQ IZIN USAHA
Dimanakan saya harus mengurus izin usaha?
Di Indonesia ada banyak sekali izin usaha dan pengurusan izin pun ada yang di tingkat pemerintah pusat dan di daerah.
Contoh perizinan di tingkat pusat adalah Izin Usaha PMA dilakukan di BKPM di Jakarta.
Dan tingkat daerah, misalnya perizinan SIUP yang di atribusikan ke masing-masing daerah.

7. Mengurus TDP (Tanda Daftar Perusahaan)

Menurut Wikipedia, TDP adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan undang-undang atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang.
TDP diatur oleh UU 3/1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa "Setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan"
Pengertian "perusahaan" dalam TDP, mencakup setiap perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa), Perorangan, dan Bentuk Usaha Lainnya (BUL), termasuk Perusahaan Asing dengan status Kantor Pusat, Kantor Tunggal, Kantor Cabang, Kantor Pembantu, Anak Perusahaan, Agen Perusahaan, dan Perwakilan Perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan.
Dalam pembuatan PT, proses ini harus dilakukan baik sebagai kantor pusat atau sebagai kantor cabang. Khusus untuk syarat pendirian PT cabang, maka harus dibuat Akta Cabang yang menunjuk siapakah pemimpin cabang, bersamaan dengan pemberian kuasa dari Direksi.

Update: Januari 2018

8. Memiliki Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan

KHUSUS syarat pendirian PT di Jakarta Selatan, ketika mengurus SIUP dan TDP di Walikota Jakarta Selatan maka harus melampirkan sertifikat BPJS Ketenagakerjaan.
Dimana menurut website www.bpjsketenagakerjaan.go.id, persyaratan untuk memiliki sertifikat BPJS Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut :

1. Asli dan salinan SIUP / Surat Izin Usaha Perdagangan. 
2. Asli dan salinan NPWP Perusahaan. 
3. Asli dan salinan Akta Perdagangan Perusahaan. 
4. Salinan KTP / Kartu Tanda Penduduk masing-masing karyawan. 
5. Salinan KK / Kartu Keluarga masing-masing karyawan. 
6. Pas foto warna Karyawan, ukuran 2 x 3 sebanyak 1 lembar. 
Kelengkapan tersebut disampaikan kepada cabang BJPS Ketenagakerjaan terdekat dan berikut nya membayar iuran yang telah ditetapkan di bank persepsi.
Kemudian melampirkan bukti pembayaran iuran tersebut dan kemudian perusahaan akan diberikan Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
Sertifikat tersebut kemudian dilampirkan di permohonan SIUP dan TDP di Walikota Jakarta Selatan.

Update: Juni 2018

PTSP Meluncurkan platform JakEvo


Diluncurkan pada tanggal 7 Mei di 2018 (sumber). Sebelumnya untuk mengurus izin di Jakarta bisa melalui website pelayanan.jakarta.go.id.
Saat ini, aplikasi JakEVO dapat diunduh melalui Play Store atau dengan mengunjungi situs web JakEvo dan DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta.
Penggunaan JakEvo per Juni 2018 hanya untuk mengurus SIUP dan TDP saja.

Checklist Pendirian PT

Kami mencoba merangkum list dokumen apa saja yang harus disiapkan oleh para calon pendiri PT termasuk ketika akan mengurus dan memohon perizinan kepada instansi yang berwenang.
File docx klik disini

Kesimpulan

Cara Mendirikan PT & Syarat Pendirian PT:

  1. Mempersiapkan Data Pendirian PT
    • a. Nama PT
    • b. Tempat dan Kedudukan PT
    • c. Maksud dan Tujuan PT
    • d. Struktur Permodalan PT
    • e. Pengurus PT
  2. Membuat Akta Pendirian di Notaris
  3. Pengesahan SK Menteri Pembuatan PT
  4. Mengurus Domisili Kelurahan
  5. Mengurus NPWP
  6. Mengurus izin usaha (SIUP bagi perusahaan perdagangan)
  7. Mengurus TDP
Demikianlah Inilah 7 Cara Mendirikan PT berikut Checklist dan contoh step-by-step. Seluruh kelengkapan pembuatan PT tersebut harus dipenuhi oleh calon pendiri PT.

Sumber: https://infiniti.id/mendirikan-pt
Kredit: Indonesiadigitalmarketing.com
Apa Saja Syarat Pembuatan PT? Apa Saja Syarat Pembuatan PT? Reviewed by Berkahjasa on 21.31 Rating: 5
Langganan: Postingan ( Atom )
ads 728x90 B
Diberdayakan oleh Blogger.